PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI, KEPALA SEKSI DAN KEPALA SUBBAGIAN

Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

LAPORAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO TRIWULAN III TAHUN 2025

Laporan Kinerja Triwulan III Kejaksaan Negeri Sukoharjo ini disusun sebagai upaya Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode triwulan III tahun 2025.

LAPORAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO TRIWULAN IV TAHUN 2025

Laporan Kinerja Triwulan IV Kejaksaan Negeri Sukoharjo ini disusun sebagai upaya Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode triwulan IV tahun 2025.

Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Sukoharjo Tahun 2025-2029

Renstra Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 berpedoman kepada RPJPN Tahun 2025-2045 dan merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kejaksaan RI dalam mendukung tugas dan fungsi (Tusi) Kejaksaan RI.

PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI, KEPALA SEKSI DAN KEPALA SUBBAGIAN

Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

RENJA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO 2025-2029

Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Sukoharjo Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Kejari Sukoharjo Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat arah kebijakan Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

RENSTRA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO 2025-2029

Renstra Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 berpedoman kepada RPJPN Tahun 2025-2045 dan merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kejaksaan RI dalam mendukung tugas dan fungsi (Tusi) Kejaksaan RI.

LAPORAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO TRIWULAN II TAHUN 2025

Laporan Kinerja Triwulan II Kejaksaan Negeri Sukoharjo ini disusun sebagai upaya Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode triwulan II tahun 2025.

LAPORAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO TRIWULAN I TAHUN 2025

Laporan Kinerja Triwulan I Kejaksaan Negeri Sukoharjo ini disusun sebagai upaya Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode Triwulan I Tahun 2025.

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO

STANDAR PELAYAN DI LINGKUNGAN KEJARI SUKOHARJO

SOP BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

<p>Standar Pelayanan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara</p>

SOP BIDANG BARANG BUKTI & BARANG RAMPASAN

<p>Standar Pelayanan Bidang Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Sukoharjo&nbsp;</p>

INSJA No 3 Th 2019 TENTANG CMS

PERJA NO 002 Tahun 2019 TENTANG KODE SURAT

PERJA 1 TH 2020 TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT

INSJA No. 02 Th 2020 TENTANG Pola Hidup Sederhana JA

PERJA NO 11 TH 2019 TENTANG KARIR DI KEJAKSAAN

PERATURAN KEJAKSAAN NO. 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA NASKAH

PERATURAN BKN No 24 Th 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS

Peraturan Pemerintah No. 53 Th 2010 Tentang Disiplin PNS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016

<p><strong>TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015

<p><strong>TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014

<p><strong>TENTANG DESA</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013

<p><strong>TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013

<p><strong>TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013

<p><strong>TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2012

<p><strong>TENTANG PERKOPERASIAN</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012

<p>TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK</p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012

<p>TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM</p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011

<p><strong>TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011

<p><strong>TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2011

<p><strong>TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2011

<p><strong>TENTANG INTELIJEN NEGARA</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011

<p><strong>TENTANG BANTUAN HUKUM</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011

<p><strong>TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2011

<p><strong>TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010

<p><strong>TENTANG CAGAR BUDAYA</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010

<p><strong>TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2010

<p><strong>TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008

<p><strong>TENTANG PARTAI POLITIK</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008

<p><strong>TENTANG PORNOGRAFI</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008

<p><strong>TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2007

<p>TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI</p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007

<p><strong>TENTANG PERSEROAN TERBATAS</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006

<p><strong>TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2006

<p><strong>TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2006

<p><strong>TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2006

<p><strong>TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004

<p><strong>TENTANG WAKAF</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004

<p><strong>TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004

<p>TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG</p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2004

<p><strong>TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2004

<p>TENTANG KOMISI YUDISIAL</p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004

<p><strong>TENTANG PERKEBUNAN</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004

<p><strong>TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004

<p><strong>TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2004

<p><strong>TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004

<p><strong>TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2004

<p><strong>TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004

<p><strong>TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA </strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002

<p><strong>TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999

<p><strong>TENTANG BANK INDONESIA</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009

<p><strong>TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001

<p><strong>TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI </strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1997

<p><strong>TENTANG PSIKOTROPIKA </strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981

<p>KITAB HUKUM ACARA PIDANA</p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004

<p><strong>TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002

<p><strong>TENTANG PERLINDUNGAN ANAK</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008

<p><strong>TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009

<p><strong>TENTANG PELAYANAN PUBLIK </strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009

<p><strong>TENTANG NARKOTIKA </strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010

<p><strong>TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012

<p><strong>TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011

<p><strong>TENTANG BANTUAN HUKUM</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014

<p><strong>TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014

<p><strong>TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</strong></p>

KUH PERDATA

<p>KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)</p>

KUHP

<p>KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA&nbsp;</p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014

<p><strong>TENTANG PEMERINTAH DAERAH</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001

<p><strong>TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999

<p><strong>TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI</strong></p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004

<p><strong>TENTANG KEJAKSAAN RI</strong></p>